Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, kerap menjadi pusat perhatian publik bukan hanya karena fungsinya sebagai gedung parlemen, tetapi juga posisinya yang strategis sebagai lokasi berbagai aksi demonstrasi. Bangunan dengan kubah hijau ikonik ini sejatinya bernama Gedung Nusantara, dirancang oleh arsitek Ir. Soejoedi Wirjoatmodjo pada tahun 1965 atas arahan Presiden Soekarno.
Awalnya, gedung ini tidak direncanakan sebagai kantor DPR. Proyek tersebut dimaksudkan untuk menyelenggarakan CONEFO (Conference of the New Emerging Forces), sebuah pertemuan internasional yang digagas Soekarno sebagai wadah alternatif negara-negara baru di luar blok Barat maupun Timur. Namun, perubahan politik pasca-1965 membuat rencana itu dibatalkan, dan bangunan akhirnya difungsikan sebagai gedung parlemen Indonesia.
Filosofi arsitektur Gedung Nusantara sarat makna. Atap lengkung berwarna hijau yang sering disalahartikan sebagai cangkang kura-kura, sesungguhnya adalah simbol sayap burung yang siap mengepak. Makna ini mencerminkan semangat bangsa Indonesia untuk bangkit dan terbang menuju masa depan yang lebih baik. Dengan bentuk monumental dan unik, gedung ini menjadi salah satu ikon arsitektur politik modern Indonesia.
Dari sisi pembiayaan, pembangunan Gedung Nusantara menelan biaya sekitar Rp12 miliar pada periode 1965–1968. Jumlah tersebut merupakan angka yang sangat besar pada masanya, dan jika disetarakan dengan nilai uang saat ini, nilainya mencapai triliunan rupiah. Anggaran itu mencakup struktur megah dengan detail arsitektural khas yang menonjolkan monumentalitas dan wibawa sebuah lembaga negara.
Pengembangan kompleks parlemen tidak berhenti pada Gedung Nusantara saja. Setelahnya, pemerintah membangun gedung tambahan seperti Nusantara I berupa menara 24 lantai, Nusantara II, III, hingga Nusantara V, dengan total biaya pembangunan kawasan parlemen diperkirakan mencapai Rp100 miliar pada masanya. Kawasan ini pun tumbuh menjadi pusat kegiatan politik nasional yang sarat dengan sejarah dan dinamika bangsa.
Gedung Nusantara resmi selesai pada tahun 1968, dan sejak itu terus berperan sebagai jantung aktivitas legislatif Indonesia. Lebih dari sekadar infrastruktur pemerintahan, bangunan ini merepresentasikan cita-cita politik dan arsitektur pada era transisi. Kini, Gedung Nusantara tidak hanya menjadi saksi perjalanan demokrasi, tetapi juga ikon arsitektur yang menyimpan cerita tentang idealisme, sejarah, dan kontroversi politik Indonesia.